Hegemoni yang Tak Mati-Mati
Dari Dikusi Buku ”Kandang dan Gelanggang, Sinema Asia Tenggara Kontemporer”

oleh Ifan Adriansyah Ismail
Kontributor Rumahfilm.org, Jakarta

 

Mengapa harus Asia Tenggara? Apa yang signifikan darinya?

Pertanyaan itu menggantung di benak.Maka dengan pikiran kosong, saya menghadiri diskusi peluncuran buku ini: "Kandang dan Gelanggang: Sinema Asia Tenggara Kontemporer".

Pembicara pertama, Veronica Kusuma, mahasiswa kajian film IKJ, seolah menjawab langsung pertanyaan tadi, bahwa kajian film kawasan Asia Tenggara akan lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang ekstra-estetis, alias tidak bicara soal estetika film. Jadi maaf saja jika saya bahkan hampir tidak membicarakan film di sini.

Identitas kolektif yang dicari-cari

Jika perihal estetika bersama tidak relevan, bagaimana kalau kita tarik mundur sedikit ke soal identitas bersama?

Setiap negara di Asia Tenggara memiliki dinamika sendiri, sulit mencari padanan "sejarah bersama"-nya, kecuali bahwa mereka kebetulan bertetangga. Entah anugerah entah kutukan bahwa budaya di kawasan ini tidak ada yang memiliki pengaruh keluar sekuat kebudayaan-kebudayaan besar di sekitarnya yang berusia ribuan tahun, seperti Cina dan India. Yang ada di kawasan ini adalah percampuran dari dua kebudayaan itu plus budaya lokal, dan malah, kalau mau percaya Lee Kuan Yew, masih ada semacam perebutan pengaruh di antara keduanya, antara kebudayaan "Sinic" dan "Indic". Akibatnya, Asia Tenggara relatif terbebas dari hegemoni yang dominan dari kedua kebudayaan itu, dan jadilah ia sebentuk melting pot yang lebih beraneka warna, bertaburkan aneka ragam budaya yang dalam skala global seperti "terbang di bawah radar".

Jangankan identitas yang menyerukan "Asia Tenggara", identitas masing-masing negara saja terus menerus bergulat mendefinisikan dirinya. Indonesia, kita tahu, adalah konsensus yang menyatukan bekas jajahan Belanda semata, dengan keanekaragaman budaya yang begitu dahsyat, hingga ke titik yang kita sendiri sulit merawatnya. Malaysia kini sedang dilanda pergulatan etnis (yang sekarang tampak meruncing) antara Cina, India dan Melayu. Maka film-film yang muncul dari sana seringkali menggambarkan problem itu. Film arus utama lebih banyak bermain di wilayah melodrama (tidak jauh berbeda dengan Indonesia), dengan tendensi dominasi salah satu ras. Sementara itu, film-film gelombang barunya berusaha mempertanyakan dan melanggar dominasi itu, dengan resiko budayanya sendiri.

Singapura adalah sebuah negara yang didirikan kaum perantau di tanah yang asing, sehingga sejarahnya masih sangat muda. Negeri mungil ini boleh saja maju pesat, tapi dengan biaya yang tak murah, antara lain dipinggirkannya elemen-elemen sejarah yang tidak sesuai dengan semangat kemajuan.

Thailand, meski tak pernah dijajah, bukan berarti ia lantas mudah mencari jati diri. Sebuah esai tahun 1997 karya Anchalee Chaiworaporn dengan "kurang ajarnya" bertanya: "Desperately Seeking the True-Thai Style". Bisa jadi politik bambu ala Thailand yang menjadikannya fleksibel dan persentuhannya dengan dunia luar yang terus-menerus menjadikannya seperti sejenak kehilangan target.

Wacana geopolitik dan CIA?

Jangan-jangan satu-satunya keunggulan Asia Tenggara secara keseluruhan adalah posisinya yang strategis. Masih segar ingatan pelajaran IPS dan Geografi semasa SMP dan SMA bahwa posisi strategis kawasan inilah yang menentukan perannya di percaturan global. Barangkali memang benar, meskipun bapak guru dan ibu guru IPS sedikit meleset: bukan Indonesia, tapi Singapuralah yang merajai kawasan ini.

Apa hubungan wacana geopolitik seperti ini dengan wacana film? Bukankah pengkotakkan berdasarkan letak geografis tidak ada artinya, apalagi untuk sebuah kawasan yang dengan sinis pernah dikatakan sebagai bentukan CIA? Mungkin akan masuk akal jika di antara keduanya kita letakkan aspek perantara bernama "budaya".

Budaya, di balik topengnya yang tak berdosa dalam bentuk norma-norma, gedung dan tarian, menyimpan pertarungan berdarah yang sepanjang sejarah meminta tumbal jutaan nyawa. Meskipun orang-orang posmodernis telah memberikan pemaafan yang berlebih atas "pertempuran" itu, misalnya lewat relativisme kebenaran, percampuran budaya dan menghujat Samuel Huntington, tetap saja kita tak dapat menampik bahwa perseteruan itu nyata adanya.

Pembicara kedua, Arya Gunawan, memberikan opini yang barangkali bisa menjelaskan peran perseteruan budaya di wacana perfilman Asia Tenggara. Dalam interaksi budaya Timur dan Barat pada umumnya, dan interaksi perfilman Asia Tenggara dan Barat pada khususnya, Arya Gunawan membagi kronologinya dalam tiga fase. Fase pertama adalah ketika mereka yang di Barat acuh tak acuh terhadap karya di luar dunia "beradab" mereka. Kesombongan masa itu menganggap bahwa budaya merekalah yang adiluhung dan universal. Dan sialnya, mereka punya modal untuk mewujudkannya bahwa seolah-olah begitu adanya, lewat imperialisme dan kolonialisme. Fase kedua, ketika rasa sombong terkikis dan malah ada sebersit kebosanan, mulai timbul rasa kagum terhadap eksotisme "Timur". Inilah masanya ketika mereka menerima karya-karya Asia sebagai alternatif yang berharga.

Fase ketiga adalah ketika interaksi itu mulai berbelok ke arah yang baru, entah baik entah buruk. Dengan keunggulan infrastruktur dan permodalan, "Barat" melakukan penguasaan jalur distribusi, dan hak edar atas karya mendadak beralih ke mereka. Dengan sendirinya ada uang yang mengalir. Kemudian tanpa deklarasi, mereka diam-diam menetapkan diri sebagai otorita atas karya seni dari Asia. Karya-karya itu seolah tidak pantas go international kalau belum dinilai bagus oleh otorita dari kalangan mereka. Banyak insan film Asia yang lantas jadi inferior secara mental dengan mengharap pengakuan dari yang internasional (dan entah kenapa dianggap universal), yaitu dari Barat: Cannes, Venesia, Berlin...

Apakah ini kolonialisme bentuk baru?

Boleh jadi visi suram Arya Gunawan agak berlebihan, tapi kekhawatiran seorang pesimis tidak dapat diabaikan. Memang, idealnya festival adalah ajang persinggungan dan dialog budaya, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk menjadi arena mencari pasar baru, komersialisasi, lobi dan go international. Boleh saja kita berbangga dengan kekuatan Asia dan berbagai jenis slogan lainnya. Tapi tetap saja, ternyata Asia dipandang sebagai kaukus yang berbeda, sebagai sesuatu "yang lain". Yang universal masih saja yang di "Barat".

Konsolidasi regional?

Tiba-tiba dari sini muncul kemungkinannya kenapa harus "Asia Tenggara". Bahwa jangan-jangan memang betul bahwa wacana perfilman Asia Tenggara itu ekstra-estetis. Bisa puyeng dan buntu kalau bersikukuh hendak berbicara tentang estetikanya. Barangkali memang tepat (dan mungkin juga satu-satunya) jika wacananya berangkat dari segi geopolitik: bahwa Asia Tenggara adalah kaukus yang meski bersifat arbitrer, tetap bisa menjalin kerjasama untuk menaikkan daya tawar. Kasus paling jelas adalah Uni Eropa yang -dengan latar belakang dan budaya beraneka ragam, bahkan secara tradisional bermusuhan- menjalin kerjasama untuk menghadapi "musuh bersama" bernama Amerika Serikat, sebuah negara ajaib yang menghegemoni dunia.

Wacana perfilman Asia Tenggara dari segi geopolitik dan prediksi suram Arya Gunawan memang menunjukkan, dalam budaya kontemporer pun, hegemoni tak pernah mati.

Mungkinkah Asia Tenggara memang harus bekerja lebih keras untuk menaikkan daya tawar dirinya dan sejenak melupakan perbedaan-perbedaannya?

Mungkinkah, di antara keengganan dan kehendak setengah hati para pemimpinnya (lihat saja betapa memble ASEAN), kerjasama itu justru dimulai dari sebuah karya budaya bernama film?***